Example floating
Example floating
Example 728x250
Hukum & KriminalitasPolitik

Polemik Data PKH, Legislator PDIP Enie Widhiastuti Buka Suara

212
×

Polemik Data PKH, Legislator PDIP Enie Widhiastuti Buka Suara

Share this article
Example 468x60

RADARCIKARANG.COM – Menjelang akhir periode menjadi Anggota Dewan Pergantian Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Bekasi politisi perempuan PDI-Perjuangan, Enie Widhiastuti apa saja progresnya? yuk kita simak selengkapnya.

“Saya ini waktu di PAW harus meneruskan dewan yang lama, misalnya sebelumnya dewan yang lama kan ada di komisi IV maka sesuai target di DPRD Kota Bekasi saya tidak mungkin pindah ke komisi lain kecuali di komisi IV,” ujarnya saat ditemui diruang kerjanya gedung DPRD Kota Bekasi Jalan Chairul Anwar, Margahayu, Bekasi Timur pada Rabu (8/11/2023).

Gunakan KUPON : DISKONQU (untuk mendapatkan diskon)
Example 300x600
Gunakan KUPON : DISKONQU (untuk mendapatkan diskon)

“Oleh karena itu saya tetap mengikuti aturannya. Saya juga sudah membuat beberapa perda salah satunya kesejahteraan sosial dan satu lagi isu yang paling santer saat ini soal SDN Jatiluhur,” imbuhnya.

Menurutnya, komisi IV sudah melakukan hearing dengan mengundang Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Kepala Sekolah dan juga Komite.

“Intinya kita sudah dengar dari berbagai sumber yang kita undang di lantai 4 gedung DPRD dan sudah ada titik temu, tapi komite masih merasa belum puas karena dianggap kepala sekolah itu masih ada beberapa informasi yang belum disampaikan secara utuh,” katanya.

Dan sekarang komisi IV sedang mengawal perkembangannya karena intinya dari pihak komite menginginkan kepala sekolahnya agar digeser, katanya.

Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program kemensos untuk pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

“Terkait PKH kemarin juga ada yang mengadu saat acara sosialisasi komisi IV kenapa orang tidak bisa mendapatkan PKH sesuai harapan, sebenernya kan ada beberapa kriteria,” terangnya.

Pertama, yang pasti belum tentu orang itu berhak menerima setelah di check. Kedua, mungkin statusnya sedang on progress Kemudian yang ketiga, bisa juga NIK nya tidak update Keempat, dia tidak di daftarkan, jelas Enie.

“Sekarang tinggal di check saja mungkin dulu dia dianggap berhak menerima PKH tapi ternyata setelah di evaluasi ternyata dia sudah tidak berhak karena ekonominya sudah membaik,” pungkasnya. (Denis)

Example 300x600
Example 120x600