Radarcikarang.com, BEKASI – Ratusan insan pers dari Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi berkumpul dalam sebuah forum dialog terbuka di Saung Jajaka, Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, pada Kamis, 3 Juli 2025. Agenda tersebut digelar sebagai bentuk respons atas pernyataan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi—akrab disapa KDM—yang dinilai menyudutkan peran media.
Pernyataan KDM yang beredar luas di media sosial menyarankan masyarakat untuk tidak lagi menjalin kerja sama dengan media, melainkan cukup mempublikasikan aktivitas mereka melalui platform seperti Facebook, TikTok, YouTube, dan Instagram. Statemen tersebut memicu kekecewaan mendalam di kalangan jurnalis, pemilik media, hingga tokoh masyarakat.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, Doni Ardon, dalam sambutannya menyampaikan keprihatinan atas pernyataan KDM yang dinilai merendahkan peran media profesional.
“Media adalah corong bagi masyarakat, terlepas saat ini ada media sosial itu hanya bisa jadi milik pribadi, berbeda dengan produk media atau jurnalis, semua ada pertanggungjawabannya,” ujarnya.
Ia menilai, pernyataan tersebut tidak mencerminkan sikap seorang pemimpin yang bijak, terlebih disampaikan secara terbuka dan viral di ruang publik.
“Statemennya tidak mencerminkan sosok seorang pemimpin dan tanpa nurani telah menyakiti perasaan insan pers,” tegas Doni.
Meski alasan yang dikemukakan KDM berkaitan dengan efisiensi anggaran pemerintah, Doni menegaskan bahwa hal itu tidak sepatutnya disampaikan dengan cara yang menyinggung profesionalisme wartawan.
“Yang lebih menyakiti, dia (Gubernur Dedi Mulyadi) malah menyarankan kepada masyarakat untuk mempublikasikan kegiatan di Facebook, TikTok, YouTube, Instagram,” tambah Direktur Perusahaan Media Informa Indonesia, Mitranews.net itu.
Ia pun mengingatkan agar para kepala daerah tidak ikut-ikutan terjebak dalam narasi tersebut dan tetap menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara negara secara maksimal, bukan hanya sibuk membuat konten di media sosial.
Senada dengan Doni, Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, juga menyayangkan sikap KDM yang dinilai meremehkan eksistensi media profesional.
“Ini harus kita hadapi dengan kepala dingin, namun pikiran yang tajam,” katanya.
Ade mengajak seluruh insan pers untuk menyikapi persoalan ini dengan menjunjung tinggi etika profesi, bukan dengan emosi.
“Kita bukan sedang baper, kita sedang menjaga marwah profesi jurnalis agar tidak dipermainkan oleh narasi yang menyesatkan publik. Dan hari ini, kita berkumpul bukan karena amarah, tapi karena panggilan moral,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jawa Barat, Raja Tua, menegaskan bahwa media bukanlah musuh negara, melainkan mitra strategis dalam pembangunan bangsa.
“Kami ingin menegaskan bahwa media bukan musuh negara, tapi mitra bangsa,” ucapnya.
Dialog Pers Bekasi Raya ini turut dihadiri jajaran pengurus dan anggota SMSI, PWI Bekasi Raya, AWIBB Jawa Barat, AWPI Kabupaten Bekasi, PPRI Kabupaten Bekasi, AWI Kabupaten Bekasi, KOSMI, FHI, serta ratusan wartawan dan pemimpin redaksi dari berbagai perusahaan media.
Turut hadir pula tokoh masyarakat Kabupaten Bekasi seperti Ketua Umum Ormas Jawara Jaga Kampung (Jajaka) Nusantara HK Damin Sada dan Presiden Facebooker Indonesia, Ebong Hermawan. Keduanya menyampaikan dukungan moral bagi insan pers serta menyerukan pentingnya menjaga martabat media sebagai salah satu pilar demokrasi.
Forum kemudian ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap bersama yang dipimpin oleh Doni Ardon dan Ade Muksin. Acara berlangsung tertib dan damai, dipandu oleh pengurus SMSI Kabupaten Bekasi, Suryo Sudharmo dan Paulus Simalango.
Pernyataan Sikap Pers Bekasi Raya:
A. Menegaskan Fungsi Pers sebagai Pilar Demokrasi, Bukan Penggembira
- Media adalah pilar keempat demokrasi, bukan sekadar pelengkap acara pemerintah.
- Wartawan bukan buzzer; pers bukan alat promosi.
- Tanpa media, publik kehilangan alat kontrol terhadap kekuasaan.
B. Menolak Stigma “Media Tak Diperlukan” oleh Pejabat Publik
- Pernyataan Gubernur Jabar KDM yang menyebut media tak lagi dibutuhkan dan cukup digantikan media sosial merupakan bentuk pengerdilan profesi wartawan.
- Mendesak klarifikasi dari Gubernur KDM dan menuntut penghormatan terhadap UU Pers No. 40 Tahun 1999.
C. Media Sosial Tidak Bisa Menggantikan Pers
- Medsos tidak memiliki redaksi, sistem verifikasi, atau tunduk pada Kode Etik Jurnalistik.
- Pers hadir dengan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
D. Mendorong Sinergi Media – Pemerintah – Masyarakat
- Pers bukan anti pemerintah, tetapi mitra strategis dalam penyebaran informasi yang akurat.
- Pola kerja sama yang sehat dan bukan transaksional perlu dibangun bersama.
E. Memperkuat Solidaritas dan Martabat Profesi Wartawan
- Media di Bekasi harus solid dalam satu sikap, tidak saling melemahkan.
- Jangan memberi ruang bagi pihak luar untuk memecah belah komunitas pers. (*)
