Radarcikarang.com, Bekasi, 28 Juli 2025 — Saat dihubungi melalui sambungan telepon usai Rapat Paripurna Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun Anggaran 2024, anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKS, Saeful Islam, SH, menegaskan bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah.
“Pokir itu bukan sekadar usulan. Itu suara rakyat yang disampaikan lewat wakilnya di DPRD. Jadi harus diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan,” ujar Saeful dari seberang telepon.
Menurutnya, laporan pertanggungjawaban APBD 2024 yang disampaikan dalam paripurna memang layak diapresiasi karena telah memenuhi regulasi, namun ia mengingatkan bahwa laporan tersebut harus menjadi titik evaluasi mendalam, bukan hanya formalitas administratif tahunan.
“Laporan boleh rapi, tapi kita harus cek kualitas belanjanya, efisiensi programnya, dan dampaknya ke masyarakat. Itu baru bisa dibilang berhasil,” jelasnya.
Saeful juga menyampaikan bahwa Fraksi PKS telah menyoroti beberapa catatan penting, salah satunya adalah perlunya peningkatan porsi belanja modal ketimbang belanja rutin, agar pembangunan infrastruktur publik bisa lebih optimal.
“Belanja rutin itu perlu, tapi jangan sampai belanja modal malah kecil. Kita butuh infrastruktur yang langsung terasa manfaatnya buat rakyat,” tambahnya.
Ia juga menyinggung soal Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menurutnya harus ditingkatkan melalui cara-cara baru yang lebih inovatif dan berbasis potensi lokal.
“Kita perlu gebrakan. Digitalisasi pajak, kelola aset daerah dengan baik, dorong ekonomi lokal—itu yang akan dorong PAD naik,” katanya.
Saat ditanya mengenai ketimpangan pembangunan antarwilayah di Kabupaten Bekasi, Saeful menyebut bahwa hal itu juga menjadi perhatian Fraksi PKS.
“Utara dan selatan itu masih sering tertinggal. Ini harus dibenahi. Pembangunan harus merata, supaya keadilan sosial bisa benar-benar terasa,” tegasnya.
Ia menutup percakapan dengan menyampaikan bahwa Fraksi PKS menerima Raperda P2APBD 2024 untuk disahkan, dengan catatan seluruh masukan dan kritik yang telah disampaikan harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah.
“Kita setuju disahkan, tapi jangan sampai kritik kita hanya masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Pemerintah daerah harus betul-betul bergerak,” pungkasnya sebelum menutup telepon.
